Institusi pendidikan Yayasan Bina Bakti, seperti banyak yayasan sekolah swasta lainnya, beroperasi di bawah payung hukum yang mengatur perannya sebagai penyelenggara pendidikan. Di sisi lain, Komite Sekolah hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat, yang idealnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi, pendukung kebijakan, dan pengawas non-akademik. Namun, belakangan muncul kontroversi mengenai batas-batas peran ini, terutama tuduhan bahwa Komite Sekolah terlalu intervensi pada kebijakan yang seharusnya menjadi otoritas penuh Yayasan Bina Bakti.
Kontroversi Komite Sekolah ini seringkali berpusat pada masalah pendanaan, penggunaan aset, atau penentuan program strategis sekolah. Menurut regulasi yang ada, Komite Sekolah memiliki hak untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap kebijakan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan program peningkatan mutu. Namun, garis tipis antara “memberi pertimbangan” dan “terlalu intervensi pada kebijakan” menjadi kabur ketika Komite mulai mendikte keputusan operasional, personalia, atau bahkan kurikulum, yang secara fundamental adalah tanggung jawab pengelola, yaitu Yayasan Bina Bakti.
Pihak Yayasan Bina Bakti berpendapat bahwa intervensi yang berlebihan dapat menghambat fleksibilitas dan inovasi yang diperlukan untuk menjalankan visi dan misi yayasan. Sebagai entitas yang bertanggung jawab secara hukum dan finansial atas keberlangsungan sekolah, yayasan merasa memiliki hak prerogatif dalam mengambil keputusan strategis. Mereka khawatir bahwa jika setiap kebijakan harus melalui persetujuan mutlak Komite, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan terfragmentasi. Inilah yang memicu kontroversi yang seringkali berujung pada konflik internal.
Di sisi lain, Komite yang dituduh “terlalu intervensi pada kebijakan” seringkali membenarkan tindakan mereka dengan alasan transparansi dan akuntabilitas. Mereka mewakili kepentingan wali murid dan masyarakat, yang juga merupakan pihak yang membiayai sekolah (melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP) dan memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka. Mereka merasa perlu memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dan setiap kebijakan yang diambil oleh Yayasan Bina Bakti benar-benar pro-mutu dan tidak merugikan peserta didik.
Untuk menyelesaikan kontroversi Komite Sekolah ini, diperlukan kejelasan dan penegasan ulang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing pihak. Yayasan Bina Bakti dan Komite harus menyusun piagam kerja sama yang menggarisbawahi area otorisasi masing-masing, membedakan antara kebijakan strategis yang memerlukan konsultasi dan keputusan operasional yang menjadi kewenangan penuh manajemen sekolah. Penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog konstruktif, bukan melalui upaya saling dominasi.