Dedi Mulyadi kembali menunjukkan ketegasannya dalam mengelola anggaran daerah. Baru-baru ini, ia membuat keputusan penting terkait penghentian hibah untuk yayasan pendidikan. Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah sebelumnya. Keputusan ini, meskipun berat, dianggap perlu demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Tindakan Dedi Mulyadi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil audit internal, ditemukan bahwa beberapa yayasan penerima hibah tidak memenuhi kriteria pelaporan yang ditetapkan atau tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Prioritas utamanya adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Keputusan penghentian hibah ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah Dedi Mulyadi sebagai bentuk reformasi birokrasi dan upaya memberantas potensi penyalahgunaan dana. Mereka percaya bahwa penegakan aturan adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, sekaligus menjadi pembelajaran bagi penerima hibah lainnya.
Namun, tidak sedikit pula yayasan pendidikan yang merasa keberatan. Mereka berargumen bahwa dana hibah sangat vital untuk operasional dan program-program mereka. Mereka juga khawatir penghentian ini akan menghambat kegiatan belajar mengajar dan berdampak negatif pada siswa. Dedi Mulyadi menyadari kekhawatiran ini, namun menegaskan bahwa evaluasi ketat tetap harus dilakukan.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghentian hibah ini bukan berarti pemerintah daerah tidak lagi peduli pada pendidikan. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk mengalihkan dana ke program-program yang lebih terukur dan tepat sasaran. Ia menekankan perlunya mekanisme penyaluran dana yang lebih transparan dan berbasis kinerja di masa mendatang, demi perbaikan berkelanjutan.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh organisasi penerima dana publik untuk selalu menjaga akuntabilitas. Dedi Mulyadi berharap keputusan ini dapat mendorong yayasan pendidikan untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan lain, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana yang ada.
Ke depannya, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi akan menyusun ulang pedoman penyaluran hibah yang lebih ketat dan jelas. Ini termasuk kriteria kelayakan yang lebih rinci, persyaratan pelaporan yang lebih komprehensif, dan mekanisme pemantauan yang lebih intensif. Tuj